Menurut kantor berita Abna, mengutip jaringan Al Jazeera, Dewan Keamanan PBB mengadopsi sebuah resolusi yang memperpanjang sanksi terkait Yaman selama satu tahun tambahan.
Sanksi-sanksi ini mencakup tindakan keuangan dan larangan perjalanan dalam kerangka Resolusi 2140.
Dalam resolusi tersebut, Dewan Keamanan mengutuk serangan Ansarullah melalui perbatasan dan laut, menyerukan penghentian segera serangan tersebut, tanpa menyebutkan agresi unilateral Amerika Serikat, Inggris, dan rezim Zionis terhadap Yaman.
Perwakilan Rusia di Dewan Keamanan
Vasily Nebenzya mengumumkan: Rusia menahan diri untuk tidak memberikan suara pada rancangan resolusi yang berkaitan dengan perpanjangan rezim sanksi Yaman.
Ia menambahkan bahwa resolusi ini disiapkan oleh Inggris dan sanksi diperpanjang selama 12 bulan lagi. Mandat Tim Pakar Komite Sanksi 2140 juga diperpanjang.
Perwakilan Rusia mengatakan: Sanksi adalah alat yang kuat di tangan Dewan Keamanan dan harus digunakan untuk mendukung proses penyelesaian politik dan menciptakan perdamaian serta stabilitas di Yaman.
Menurut Nebenzya, penggunaan sanksi untuk tujuan politik yang terbatas atau untuk memberikan tekanan dan hukuman yang tidak dapat dibenarkan adalah tidak dapat diterima.
Ia mengatakan: Pendekatan politik beberapa negara Barat dalam isu Yaman telah menjauhkan kemungkinan kembalinya ke jalur penyelesaian diplomatik.
Ia juga menekankan: Teks resolusi tersebut mencakup frasa yang tidak seimbang dan unilateral yang memprovokasi salah satu pihak utama dalam konflik, yaitu Yaman.
Menurut diplomat Rusia itu, ketentuan resolusi memungkinkan kemungkinan eskalasi rezim sanksi terhadap Yaman di masa depan, dan Rusia tidak dapat mendukung pendekatan semacam itu.
Perwakilan Tiongkok
Selanjutnya dalam sesi tersebut, perwakilan Tiongkok di Dewan Keamanan mengatakan: Pembentukan gencatan senjata di Gaza dan de-eskalasi ketegangan di Timur Tengah dapat menciptakan peluang baru untuk menangani masalah Yaman dan situasi di Laut Merah.
Ia mengumumkan: Tiongkok, karena adanya keberatan serius, terpaksa abstain dalam pemungutan suara mengenai perpanjangan sanksi Yaman.
Perwakilan Tiongkok menambahkan bahwa beberapa negara telah mengusulkan eskalasi tak terduga dalam inspeksi maritim di Laut Merah; sebuah proposal yang tidak memiliki kriteria yang transparan.
Ia mengatakan: Tindakan-tindakan ini tanpa mekanisme pengawasan dapat disalahgunakan dan bertentangan dengan otoritas eksklusif negara bendera di laut.
Perwakilan Tiongkok mengisyaratkan: Rencana ini dapat berdampak serius pada kebebasan navigasi dan perdagangan internasional serta melanggar hak-hak negara.
Ia menegaskan: Meskipun beberapa klausul dalam teks rancangan ini telah dikurangi, namun rancangan tersebut masih bergerak menuju penerapan langkah-langkah eskalasi dan inspeksi.
Your Comment